TUGAS TERSTRUKTUR 06: DIAH RESTI ASTUTI E07

 

Peran Komnas HAM dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Di Indonesia, keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi tonggak penting dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan HAM. Artikel reflektif ini membahas bagaimana peran Komnas HAM dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban, berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Melalui penguatan nilai-nilai dasar kewarganegaraan dan pembelajaran berbasis karakter, generasi muda diharapkan dapat memahami arti penting HAM sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Komnas HAM, Keadilan, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN:

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang memahami dan menghormati hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan HAM tidak bisa dilepaskan dari lembaga independen yang berfungsi mengawasi, meneliti, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu Komnas HAM. Berdasarkan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap HAM merupakan bagian dari tujuan nasional: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Namun, perjalanan penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi, hingga ketidakadilan hukum. Dalam situasi seperti ini, Komnas HAM memiliki peran sentral untuk memastikan keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi dasar dalam kehidupan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian turut membantu menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa tentang pentingnya HAM dan keadilan sosial.

PERMASALAHAN:

Beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus refleksi ini adalah:

1. Masih terjadinya pelanggaran HAM di berbagai sektor kehidupan masyarakat.
2. Rendahnya kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya.
3. Kurangnya pemahaman tentang peran Komnas HAM dalam menegakkan keadilan.
4. Tantangan digitalisasi dan globalisasi yang memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM baru seperti ujaran kebencian dan disinformasi.
5. Keterbatasan kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam menumbuhkan budaya sadar HAM.

PEMBAHASAN:

Komnas HAM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga ini memiliki mandat utama untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Komnas HAM bukan sekadar institusi hukum, tetapi juga simbol moral yang menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, Komnas HAM menjadi contoh konkret penerapan nilai-nilai dasar kewarganegaraan seperti keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Melalui pemahaman terhadap peran lembaga ini, mahasiswa dapat belajar bahwa kewarganegaraan bukan hanya status administratif, tetapi juga tanggung jawab etis untuk menjunjung tinggi kemanusiaan. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan pentingnya menjadi warga negara yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Fungsi PKn yang edukatif, formatif, dan partisipatif sangat relevan dalam konteks penegakan HAM. Melalui pembelajaran berbasis kasus (case study), mahasiswa dapat menganalisis pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, seperti peristiwa 1998, konflik agraria, atau kekerasan berbasis gender, kemudian merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dijaga. Strategi pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok juga dapat mengasah empati, toleransi, dan kemampuan berpikir kritis.

Komnas HAM tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan dunia pendidikan, media, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun budaya HAM yang kuat. Di era digital, peran PKn semakin penting dalam menangkal radikalisme, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat memicu pelanggaran HAM. PKn di perguruan tinggi berfungsi menanamkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan tanggung jawab kolektif agar mahasiswa mampu berkontribusi positif bagi bangsa.

Selain itu, upaya Komnas HAM juga sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam praktiknya, sila ini menjadi dasar moral dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah maupun warga negara. Dengan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai pedoman, Indonesia dapat terus berproses menuju masyarakat yang adil, terbuka, dan berkeadaban.

KESIMPULAN dan SARAN:

Peran Komnas HAM sangat penting dalam menjaga nilai kemanusiaan dan mewujudkan keadilan di Indonesia. Lembaga ini menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, serta memastikan agar prinsip keadilan sosial benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, keberhasilan penegakan HAM tidak hanya bergantung pada Komnas HAM semata, melainkan juga pada kesadaran seluruh elemen masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan berperan besar dalam membentuk karakter warga negara yang menghargai hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menanamkan kesadaran HAM sejak dini. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan kewenangan Komnas HAM, sedangkan lembaga pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai HAM secara nyata dalam proses belajar. Generasi muda juga diharapkan menjadi teladan dalam menghargai hak sesama, bersikap kritis terhadap ketidakadilan, dan aktif memperjuangkan kemanusiaan di tengah tantangan era digital. Dengan sinergi tersebut, cita-cita bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab akan semakin nyata.

DAFTAR PUSTAKA:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SK Dirjen Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.

Komnas HAM. (2023). Laporan Tahunan Komnas HAM 2023. Jakarta: Komnas HAM RI.

Dikti. (2006). Rambu-Rambu Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.