DIAH RESTI ASTUTI

  LAPORAN OBSERVASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN, JAKARTA BARAT NAMA: DIAH RESTI ASTUTI E07 NIM: 43125010204 BAB I: PENDAHULUAN Pelayanan publik merupakan salah satu wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Governance sangat dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan berjalan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Puskesmas Kecamatan Kembangan dipilih sebagai lokasi observasi karena lokasinya mudah dijangkau dan ramai dikunjungi masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, Puskesmas Kembangan melayani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat, seperti pemeriksaan umum, pelayanan gigi, KIA, serta layanan administrasi kesehatan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui ...

  DOCS TUGAS MANDIRI 14 Integritas dan Kejujuran sebagai Fondasi Moral Mahasiswa Pendahuluan Bagi saya, integritas merupakan keselarasan antara keyakinan yang dimiliki dan perilaku yang dijalankan, baik dalam situasi diawasi maupun tidak. Integritas melampaui sekadar kejujuran dalam berbicara, tetapi juga mencakup keberanian untuk melakukan hal yang benar walaupun dalam kondisi yang sulit. Dalam konteks mahasiswa, integritas menjadi dasar moral yang sangat penting karena dunia pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk belajar, tetapi juga sebagai arena pembentukan karakter. Mahasiswa dilatih bukan hanya untuk menjadi individu yang pintar secara akademis, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis. Kejujuran dan integritas merupakan nilai yang fundamental karena mahasiswa adalah calon intelektual dan profesional yang kelak akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apabila, sejak masa kuliah, seseorang terbiasa mengabaikan nilai kejujuran, seperti melakukan plagiarisme ...

 LINK PDF Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia A.     Pendahuluan Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pascareformasi, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Otonomi daerah diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu berjalan harmonis dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ketidaksinkronan kebijakan sering kali muncul dalam bentuk tumpang tindih regulasi, perbedaan inter...

  Pengalaman Toleransi Antarwarga di Lingkungan Palapa 7 Diah Resti Astuti E07 A.     Pendahuluan Saya tinggal di lingkungan Palapa 7, sebuah kawasan permukiman yang dihuni oleh warga dengan latar belakang agama dan kebiasaan yang beragam. Di lingkungan ini terdapat warga yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Keberagaman tersebut membuat Palapa 7 menjadi tempat yang menarik untuk diamati, terutama dalam hal praktik toleransi antarwarga.   Menurut pemahaman saya, toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, kebiasaan, maupun pandangan hidup, tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Toleransi bukan berarti mengubah keyakinan masing-masing, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Melalui pengamatan langsung di lingkungan Palapa 7, saya mencoba merefleksikan bagaimana toleransi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. B.     Deskripsi Realita Dalam kehidupan ...

LINK DOCS

  Penguatan Ketahanan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi sebagai Pilar Ketahanan Nasional Diah Resti Astuti E07 1.      Pendahuluan Ketahanan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kekuatan hukum sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas negara. Dalam kerangka Astagatra, ketahanan hukum termasuk dalam Gatra Sosial yang sangat menentukan keberlanjutan pembangunan nasional. Salah satu isu paling krusial dalam ketahanan hukum adalah pemberantasan korupsi, karena korupsi bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap ekonomi, politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.   Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah, memperlebar ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, ketahanan hukum dalam pemberantasan korupsi menjadi sektor yang sangat penting untuk diperkuat guna menjaga keutuhan dan ketahanan nasional Indonesia. 2.      Analisis Ancam...