Tanggapan Kritis Terhadap Diskusi
Publik Tentang Demokrasi
A.
Identitas
dan Informasi Video
Judul: Webinar Seri V – Open Data KPU
untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis
Penyelenggara: Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia (KPU RI)
Narasumber dan Latarbelakang:
1.
Adinda
Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif The Indonesia Institute, Center Of
Publik Policy Research (TII).
2.
Wenseslaus
Manggut (Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia).
Dilaksanakan pada
tanggal 8 Desember 2023 dengan link youtube berikut: https://www.youtube.com/live/4tu28NfcJCY?si=wQOgepYzwapJcY-4
B.
Ringkasan
Argumen Utama
Webinar
“Open Data KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis” membahas
pentingnya keterbukaan data publik oleh KPU sebagai fondasi bagi transparansi
dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Narasumber dari KPU menekankan bahwa
keterbukaan data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata
dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang transparan dan akuntabel. Mereka
menjelaskan bagaimana data pemilu seperti daftar pemilih tetap, hasil
rekapitulasi, serta data tahapan pemilu dapat diakses oleh publik melalui
portal resmi KPU agar masyarakat dapat ikut memantau proses pemilu secara
langsung.
Selain itu,
para pembicara dari kalangan akademisi dan komunitas civic-tech menyoroti
bagaimana data terbuka mendorong inovasi digital di masyarakat. Melalui akses
terhadap data yang valid, pengembang aplikasi dan lembaga masyarakat sipil
dapat membuat berbagai platform digital untuk edukasi pemilih, pelaporan
pelanggaran, maupun analisis hasil pemilu. Argumen mereka diperkuat dengan
contoh-contoh aplikasi berbasis data publik yang berhasil meningkatkan
kesadaran dan partisipasi warga. Webinar ini juga menampilkan bukti berupa demo
sistem data terbuka KPU dan penjelasan mengenai format serta pembaruan datanya.
Secara
umum, tesis utama dari webinar ini adalah bahwa open data menjadi salah satu
kunci menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif. Dengan membuka
data secara transparan dan dapat diolah oleh masyarakat, kepercayaan publik
terhadap penyelenggara pemilu dapat meningkat, dan ekosistem civictech dapat
berkembang untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
C.
Analisis
Kritis
Webinar
“Open Data KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis” berangkat
dari asumsi dasar bahwa keterbukaan data merupakan kunci bagi peningkatan
kualitas demokrasi. Para pembicara beranggapan bahwa dengan membuka akses
terhadap data pemilu, publik dapat berpartisipasi lebih aktif, sementara
lembaga negara menjadi lebih akuntabel. Asumsi ini menempatkan transparency dan
access to information sebagai pondasi utama demokrasi digital. Namun, asumsi
tersebut juga mengandung kelemahan: ia seolah menganggap bahwa semua warga
memiliki kemampuan yang sama untuk memahami dan memanfaatkan data. Padahal,
realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan digital dan perbedaan
tingkat literasi politik yang cukup lebar antar daerah dan kelompok sosial di
Indonesia.
Dari sisi
validitas bukti, webinar ini menggunakan argumen berbasis praktik langsung,
seperti pemaparan portal open data KPU dan contoh penggunaan data oleh
komunitas civic-tech. Bukti ini cukup kuat karena berasal dari sumber primer
dan menunjukkan komitmen nyata institusi. Akan tetapi, data yang disajikan
lebih bersifat deskriptif dan belum diimbangi dengan data evaluatif, misalnya
seberapa besar pengaruh open data terhadap partisipasi masyarakat atau tingkat
kepercayaan publik terhadap KPU. Dengan kata lain, webinar ini kuat secara
normatif, tetapi masih lemah dalam bukti empiris yang terukur.
Dalam hal
perspektif yang terabaikan, pembicara lebih banyak menyoroti aspek teknis dan
manfaat dari sisi institusi, sementara perspektif warga biasa terutama mereka
yang tidak memiliki akses teknologi kurang diangkat. Tidak banyak pembahasan
mengenai bagaimana kelompok marjinal dapat terlibat dalam pemanfaatan data
publik. Hal ini menunjukkan adanya bias teknologi, di mana demokrasi digital
sering diasumsikan hanya relevan bagi mereka yang melek digital. Padahal, salah
satu indikator democratic quality menurut Diamond (2020) dan Merkel (2022)
adalah tingkat inklusivitas partisipasi artinya, demokrasi baru dianggap
berkualitas jika melibatkan semua kelompok warga, bukan hanya yang terhubung
secara daring.
Jika
dikaitkan dengan realitas demokrasi Indonesia, argumen webinar ini memiliki
relevansi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap
proses pemilu sering kali terganggu oleh isu kecurangan dan disinformasi. Upaya
KPU untuk membuka data pemilu dapat menjadi langkah strategis untuk memulihkan
kepercayaan publik dan meningkatkan transparansi. Namun, efektivitasnya
bergantung pada sejauh mana data tersebut benar-benar mudah diakses, akurat,
dan dimengerti oleh masyarakat luas. Dalam praktiknya, masih banyak warga yang
tidak mengetahui keberadaan portal open data KPU, sehingga partisipasi digital
belum merata. Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju demokrasi digital tidak
hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga pendidikan politik dan kesadaran
publik yang lebih luas.
Jika
dianalisis menggunakan kerangka SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations,
Results), kekuatan utama (strength) dari argumen webinar ini adalah dorongan
moral dan institusional untuk menciptakan sistem pemilu yang transparan.
Peluang (opportunity) yang muncul adalah terciptanya ruang kolaborasi antara
KPU, universitas, dan komunitas civictech dalam mengembangkan inovasi berbasis
data publik. Aspirasi (aspiration) yang dituju adalah terwujudnya demokrasi
yang terbuka dan partisipatif, di mana warga bukan hanya sebagai pemilih,
tetapi juga sebagai pengawas aktif proses demokrasi. Sementara hasil yang
diharapkan (result) adalah meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia melalui
kepercayaan publik dan keterlibatan warga yang lebih bermakna.
Dengan
menerapkan prinsip critical thinking analisis, evaluasi, dan inferensi dapat
disimpulkan bahwa webinar ini menampilkan visi yang progresif namun belum
sepenuhnya reflektif terhadap realitas sosial Indonesia. Secara analitis,
gagasan open data memang logis dan sejalan dengan prinsip demokrasi
partisipatoris. Namun, dari sisi evaluasi, keberhasilan implementasinya masih
bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi publik. Melalui inferensi,
dapat diperkirakan bahwa tanpa upaya pendampingan dan edukasi digital yang
luas, keterbukaan data justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara
warga yang mampu mengakses informasi dan yang tidak.
Secara
keseluruhan, argumen yang disampaikan dalam webinar ini mencerminkan semangat
reformasi demokrasi digital, tetapi untuk meningkatkan democratic quality,
kebijakan open data harus diimbangi dengan strategi inklusif, pelatihan
literasi data, dan perlindungan privasi yang kuat. Hanya dengan kombinasi itu,
demokrasi Indonesia dapat benar-benar berkembang menjadi demokrasi yang
terbuka, partisipatif, dan berkeadilan
D.
Refleksi
dan Sintesis
Dari
webinar ini, saya menyadari bahwa kebijakan open data KPU menjadi langkah
penting menuju demokrasi digital yang lebih transparan. Keterbukaan data
memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proses pemilu dan meningkatkan
kepercayaan publik. Namun, seperti kata Ruijer (2024), transparansi tidak cukup
tanpa kemampuan masyarakat memahami dan memanfaatkan data tersebut.
Menurut
saya, tantangan utama ada pada literasi digital dan pemerataan akses informasi.
Masih banyak warga yang belum bisa menggunakan data secara kritis. Karena itu,
kolaborasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan komunitas menjadi penting agar
open data benar-benar berdampak luas. Secara keseluruhan, open data bukan
sekadar teknis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat demokrasi yang
partisipatif dan akuntabel di Indonesia.
E.
Refrensi
KPU RI. (2023, November 10).
Webinar nasional: Demokrasi dan open data menuju Pemilu 2024 [Video].
YouTube. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=za5YEdD7HkY
Diamond, L. (2021). Ill winds:
Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency.
Penguin Press.
Mietzner, M. (2022). Democratic
resilience in Indonesia: Institutions, elites, and civil society. Contemporary
Southeast Asia, 44(1), 1–24. https://doi.org/10.1355/cs44-1a
Ruijer, E. (2024). Open
government data and democratic engagement: A governance perspective. Government
Information Quarterly, 41(2), 102–118. https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.102118
Komentar
Posting Komentar